Cawapres Prabowo Harus Usia 50 Tahun ke Bawah?


KABAR TERBARU, JAKARTA-Ketua DPP Tunas Indonesia Raya, Anggawira menyebut, Prabowo Subianto tampaknya akan menunjuk anak muda sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ketua Umum DPP Gerindra itu pada Pilpres tahun 2019.
“Beliau nyatakan dalam berbagai kesempatan pendampingnya anak muda. Relatif di bawah 50 tahun,” ujar Anggawira, Senin 9 April 2018.
Ia menyebut Gerindra sangat memperhatikan prestasi hingga kesamaan visi dan misi sang cawapres dengan Prabowo.
“Dalam menentukan pendamping Prabowo tidak bisa sembarangan harus mencari yang terbaik. Ya kita lihat saja perkembangan dan situasinya,” ujar dia dalam keterangan tertulis.
Atas hal itu, Anggawira mengaku hal tersebut tidak mudah. Terlebih mencari pemimpin muda yang visoner, pekerja keras, dan pengabdi.
“Tentunya kita membuka kesempatan bagi calon pemimpin-pemimpin muda yang memiliki visi ke depan, punya komitmen untuk bekerja keras dan mengabdi pada masyarakat,” ujar Anggawira.
Anggawira juga membeberkan? deklarasi Prabowo dan tokoh mudanya jnj akan dilangsungkan pada detik-detik terakhir. Ini karena Gerindra masih berkonsentrasi di pilkada dan penguatan tim internal serta mempertajam konsep.
“Yang sudah cukup siap parpol saja belum deklarasi-deklarasi kok. Kita berpikir positif saja, siapa yang akan mendampingi Prabowo itu pilihan terbaik dan kita akan all out,” ujarnya.
SUMBER: POROSMAJU.COM

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Wamen ESDM Akui Premium Minim, Penyebabnya? Ia Enggan Jawab

Gambar
KABAR TERBARU, JAKARTA – Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar mengakui kurangnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di sejumlah wilayah Indonesia “Kita mencermati ada kelangkaan, ada kekurangan pasokan oleh Pertamina dan itu dicermati oleh BPH Migas, datanya valid,” jelas Archandra Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin 9 April 2018. Meski begitu, Archandra takmau menjelaskan alasan pasti kekurangan pasokan tersebut. Perihal ini, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pertamina. “Untuk teknis, apa yang terjadi itu domain dari Pertamina untuk menjelaskan. Namun demikian, kita, termasuk BPH membenarkan apa yang terjadi itu karena kurang pasok di beberapa wilayah Indonesia,” kata Archandra. Archandra juga menyebut, Pertamina telah diminta oleh Presiden RI untuk menjaga pasokan premium. “Kita sudah sesuai intruksi Bapak Presiden yang mengintruksikan kepada Pertamina untuk menjaga pasokan premimum di seluruh wilayah,” jelasnya. Kekurangan pas
Baca selengkapnya

Boediono Harus Jadi Tersangka Century, Bagaimana Sri Mulyani?

Gambar
BERITA TERBARU, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melanjutkan kasus Century yang diduga melibatkan Boediono, Muliaman D Hadad, dan Raden Pardede. Ini sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menjabat posisi yang sama saat itu merespons putusan tersebut dengan mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut kepada KPK. “Saya serahkan ke KPK sajalah urusan itu ya,” ujar dia di Kompleks Paarlemen Senayan Jakarta, Rabu 11 April 2018. Diketahui, Sri Mulayani yang saat itu Menteri Keuangan turut mengambil keputusan menyelamatkan Bank Century dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada 20 — 21 November 2008. Atas putusan tersebut, Sri Mulyani telah dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) Century DPR-RI. Dalam kesaksiannya di 2014, Sri Mulyani mengaku terdesak saat harus
Baca selengkapnya

MA Kaji Putusan Soal Century-Boediono, Putusannya Tidak Keliru

Gambar
BERITA TERBARU, JAKARTA-  Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, menuturkan, saat ini MA sedang melakukan kajan yang mendalam dan mendasar atas pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan yang dimenangkan oleh Boyamin Saiman. Boyamin Saiman diputuskan menang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas laporannya melalui Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus dugaan korupsi dana talangan/ bailout Bank Century. Atas itu, KPK diwajibkan untuk melaksanakan penyidikan atas kasus Bank Century. Meski demikian, Abdullah mengatakan, pengkajian tersebut tidak berkaitan dengan putusan. MA tetap menghormati itu sebagai sebuah putusan. Abdullah menuturkan, amar putusan yang dihasilkan dari sidang praperadilan kasus Bank Century melalui hakim tunggal Effendi Mukhtar merupakan hal baru. Ini karena objek praperadilan tersebut tidak termasuk sebagaimana tertuang pada pasal 77 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Objek praperadilan ini sudah diat
Baca selengkapnya